Profil Dedi Mulyadi, dari Bupati Purwakarta hingga Gubernur Jawa Barat

BANDUNG – Nama Dedi Mulyadi sudah lama menjadi bagian dari panggung politik Jawa Barat. Jauh sebelum menduduki kursi gubernur, sosok yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM itu telah membangun karier politik dari tingkat daerah hingga nasional.

Kini, Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan untuk periode 2025-2030. Keduanya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025.

Kepemimpinan Dedi menarik perhatian karena gaya politiknya yang berbeda. Ia kerap tampil langsung di tengah masyarakat, mengunjungi desa, sekolah, pasar, hingga kawasan yang menghadapi persoalan sosial dan lingkungan.

Lahir di Subang dan Tumbuh dari Keluarga Sederhana

Dedi Mulyadi lahir di Subang pada 12 April 1971. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sosoknya sebagai pemimpin yang membumi dan dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut bahkan membuatnya populer dengan sapaan "Bapa Aing".

Latar belakang kehidupannya tidak berasal dari keluarga elite politik. Sejumlah catatan mengenai masa mudanya menggambarkan Dedi tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Ahmad Suryana, merupakan mantan prajurit yang kemudian bekerja di sektor perkebunan setelah tidak lagi aktif di militer.

Dedi kemudian menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Purwakarta. Semasa muda, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan pernah menjadi Ketua HMI Cabang Purwakarta. Ia juga tercatat aktif dalam organisasi pekerja, termasuk SPSI dan KSPSI.

Masuk Politik dari DPRD Purwakarta

Karier politik Dedi dimulai dari legislatif. Pada Pemilu 1999, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta melalui Partai Golkar untuk periode 1999-2004.

Belum menyelesaikan masa jabatannya sebagai anggota DPRD, Dedi kemudian maju dalam Pilkada Purwakarta 2003 sebagai calon wakil bupati mendampingi Lily Hambali. Ia akhirnya menjabat Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008.

Pengalaman tersebut menjadi pijakan penting bagi perjalanan politiknya. Pada Pilkada 2008, Dedi maju sebagai calon Bupati Purwakarta berpasangan dengan Dudung B Supardi dan memenangkan kontestasi.

Lima tahun kemudian, ia kembali memenangkan Pilkada Purwakarta dan menjabat sebagai bupati untuk periode kedua, 2013-2018.

Gaya Kepemimpinan di Purwakarta

Saat memimpin Purwakarta, Dedi dikenal memiliki pendekatan pembangunan yang cukup khas. Ia banyak mengangkat identitas budaya Sunda dalam kebijakan daerah sekaligus mendorong pembangunan ruang publik dan infrastruktur.

Gaya tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas politik Dedi. Ia tidak hanya mengandalkan komunikasi formal pemerintahan, tetapi juga membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Karakter tersebut terus terbawa ketika Dedi memasuki panggung politik Jawa Barat dan nasional.

Pernah Gagal di Pilgub Jabar 2018

Setelah dua periode memimpin Purwakarta, Dedi mencoba naik ke level provinsi. Pada Pilgub Jawa Barat 2018, ia maju sebagai salah satu kandidat gubernur.

Namun, langkah tersebut belum berhasil. Dedi kemudian kembali ke politik nasional dengan menjadi anggota DPR RI.

Di tingkat partai, Dedi juga pernah menduduki posisi penting sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Pengalaman sebagai kepala daerah dan legislator membuat rekam jejak politik Dedi semakin panjang. Ia memiliki pengalaman di tiga level sekaligus: legislatif daerah, eksekutif daerah, dan legislatif nasional.

Kembali Bertarung pada Pilgub Jabar 2024

Dedi tidak menyerah setelah kegagalan pada 2018. Pada Pilgub Jawa Barat 2024, ia kembali maju sebagai calon gubernur, kali ini berpasangan dengan Erwan Setiawan.

Pasangan Dedi-Erwan memperoleh 14.130.192 suara atau 62,22 persen suara sah. KPU Jawa Barat kemudian menetapkan keduanya sebagai pasangan terpilih untuk periode 2025-2030.

Kemenangan tersebut menjadi titik balik besar dalam perjalanan politik Dedi. Setelah pernah gagal merebut kursi gubernur enam tahun sebelumnya, ia akhirnya berhasil memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.

Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025.

Sejak saat itu, gaya kepemimpinan Dedi kembali menjadi sorotan. Aktivitasnya di lapangan dan media sosial membuat komunikasi pemerintah daerah terasa lebih personal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menggambarkan Dedi sebagai pemimpin yang terbuka, tegas, dan dekat dengan masyarakat.

Gaya tersebut kemudian melahirkan istilah "Gubernur Konten", sebuah julukan yang muncul karena tingginya aktivitas Dedi dalam menyampaikan kegiatan pemerintahan melalui media sosial.

Namun, popularitas digital juga membawa konsekuensi. Setiap pernyataan dan tindakan Dedi relatif mudah menjadi konsumsi publik sehingga kebijakannya kerap menjadi perdebatan.

Pendidikan Jadi Salah Satu Fokus Utama

Pada masa kepemimpinannya, pendidikan menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian Dedi.

Ia menegaskan pemerintah memiliki kewajiban memastikan anak-anak Jawa Barat memperoleh akses pendidikan, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

Pada Juni 2026, Dedi menyatakan bahwa prioritas pemerintah adalah memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena persoalan daya tampung maupun biaya.

Dedi juga menekankan pendidikan karakter. Dalam program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Pancawaluya 2026, ia menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian penting dari pendidikan pelajar Jawa Barat.

Tidak hanya itu, pemerintahannya juga mendorong revitalisasi pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

Lingkungan dan Persoalan Sampah

Isu lingkungan menjadi warna lain dalam kepemimpinan Dedi.

Salah satu perhatian besarnya adalah persoalan sampah di kawasan perkotaan, khususnya Bandung Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 mulai mendorong pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Regional Legok Nangka sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah sekaligus sumber energi.

Dedi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat sejak tingkat sekolah. Pada Juli 2026, Pemprov Jabar menyiapkan kebijakan yang mewajibkan pelajar SMA dan SMK memungut serta memilah sampah sebagai bagian dari pembelajaran IPA.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan infrastruktur, tetapi juga sebagai persoalan perilaku dan pendidikan.

Menggabungkan Ekonomi dan Ekologi

Dalam sejumlah kesempatan, Dedi juga menyampaikan gagasan pembangunan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Ia mendorong pengembangan industri, pariwisata, dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan aspek ekologis. Dalam pandangannya, pembangunan ekonomi tidak semestinya mengorbankan lingkungan dalam jangka panjang.

Pandangan serupa terlihat ketika ia berbicara mengenai pembangunan di Papua. Dedi mengingatkan agar pembangunan tidak mengorbankan alam dan budaya masyarakat adat.

Pemimpin yang Mengandalkan Komunikasi Langsung

Salah satu ciri paling menonjol dari Dedi adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat.

Ia kerap menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Aktivitas turun ke lapangan juga menjadi bagian penting dari cara membangun komunikasi politiknya.

Bagi pendukungnya, pendekatan tersebut membuat gubernur terlihat lebih dekat dan mudah ditemui. Namun, gaya komunikasi yang sangat terbuka juga membuat setiap pernyataan Dedi mudah mendapat perhatian dan kritik publik.

Karena itu, tantangan Dedi bukan hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga memastikan popularitas personal berjalan seimbang dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kepuasan Publik dan Tantangan ke Depan

Popularitas Dedi tercermin dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Februari 2026. Survei yang dilakukan terhadap 800 responden di 27 kabupaten/kota mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Dedi sebagai gubernur mencapai 95,5 persen. Angka tersebut merupakan hasil survei pada 30 Januari-8 Februari 2026 dan dipublikasikan oleh Pemprov Jabar.

Meski demikian, angka kepuasan bukan berarti seluruh persoalan Jawa Barat telah selesai.

Provinsi dengan penduduk besar seperti Jawa Barat masih menghadapi persoalan kompleks, mulai dari kemacetan, sampah, ketimpangan wilayah, kualitas pendidikan, pengangguran, tekanan lingkungan, hingga kebutuhan infrastruktur.

Dedi kini berada pada fase penting dalam karier politiknya. Setelah berhasil melewati kegagalan Pilgub 2018 dan akhirnya memenangkan Pilgub 2024, ia harus membuktikan bahwa gaya kepemimpinan yang populer di masyarakat juga mampu menghasilkan perubahan yang terukur.

Perjalanan Dedi Mulyadi menunjukkan transformasi seorang aktivis daerah menjadi kepala daerah yang memiliki pengaruh politik lebih luas. Dari DPRD Purwakarta, Wakil Bupati, Bupati dua periode, politisi nasional, hingga akhirnya menjadi Gubernur Jawa Barat.

Kini, tantangan terbesarnya bukan lagi sekadar memenangkan pemilu, melainkan memastikan popularitas tersebut berubah menjadi kinerja pemerintahan yang konsisten, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan Jawa Barat yang mampu bertahan dalam jangka panjang.